BOJONEGORO || Penarealita.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro mulai menyusun arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 30 tahun ke depan. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Konsultasi Publik I penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di Ruang Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Penyusunan RPPLH ini menjadi pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah agar tetap selaras dengan kelestarian lingkungan. Dokumen tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman jangka panjang dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan kualitas lingkungan hidup.
Sekretaris DLH Kabupaten Bojonegoro, Sahid, menyampaikan bahwa perlindungan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemangku kepentingan, dalam memberikan masukan terhadap dokumen perencanaan tersebut.
"Melalui konsultasi publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RPPLH," ujar Sahid.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam juga wajib dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH).
"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang kita rencanakan dan laksanakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup," ungkapnya.
Bojonegoro sendiri memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, mulai dari sektor minyak dan gas bumi (migas), bahan galian, pertanian, hingga kawasan hutan jati yang luas. Namun, di balik potensi tersebut, daerah ini juga menghadapi sejumlah persoalan ekologis, di antaranya defisit air, tingginya risiko banjir dan kekeringan, alih fungsi lahan, degradasi hutan jati, serta meningkatnya volume sampah dan limbah.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Tanpa pengelolaan yang terukur, tekanan terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dikhawatirkan dapat melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Sementara itu, konsultan penyusun RPPLH dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ema Umilia, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen tersebut dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik ekoregion, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
"Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk komitmen kita agar fungsi lingkungan tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang di tengah dinamika tekanan pemanfaatan sumber daya alam yang terus meningkat," jelas Ema.
Secara regulasi, penyusunan RPPLH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 27 Tahun 2025. Dokumen RPPLH tingkat kabupaten/kota diwajibkan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat tiga tahun sejak PP Nomor 26 Tahun 2025 disahkan, yakni Juni 2028.
Melalui penyusunan RPPLH untuk jangka waktu 30 tahun tersebut, Pemkab Bojonegoro berharap kebijakan pembangunan ekonomi, industri, sektor agraria, dan penataan ruang dapat berjalan searah dengan perlindungan lingkungan hidup. Perencanaan ini diharapkan menjadi fondasi pembangunan Bojonegoro yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.( Mbh Muri )
Editorial: Redaksi
