BOJONEGORO | Penarealita.com – Penertiban bangunan yang difungsikan sebagai kafe di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (11/11/2026), menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, dari dua tempat usaha yang sama-sama menjadi sorotan dan dikeluhkan masyarakat, baru satu bangunan yang ditertibkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, satu kafe lainnya hingga kini masih berdiri dan belum mendapatkan tindakan serupa. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan aturan di wilayah tersebut.
Penertiban tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta Pemerintah Desa Tanjungharjo. Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Bidang Bina Manfaat PU SDA Provinsi Jawa Timur, Ari Puji Astono, mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian akhir dari rangkaian penanganan bangunan yang dinilai melanggar ketentuan perizinan dan mengalami perubahan fungsi.
"Ini adalah rangkaian penutup dari kegiatan penertiban bangunan yang ada di sini karena sudah melanggar aturan perizinan dan beralih fungsi," ujarnya kepada wartawan.
Sementara itu, Kapolsek Kapas AKP Sudarsono, S.H., M.M., menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian hanya sebatas melakukan pengamanan agar proses penertiban berjalan aman dan kondusif. Sebanyak 11 personel Polri bersama empat personel TNI diterjunkan dalam kegiatan tersebut.
"Kami dari kepolisian hanya memastikan penertiban bangunan di atas badan jalan berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan baru selama pelaksanaan hingga selesai," katanya.
Di sisi lain, Kepala Dusun (Kasun) I Desa Tanjungharjo, Muhammad Zainu Mutaqin, mengakui terdapat dua tempat usaha yang menjalankan aktivitas kafe dan diduga menjual minuman keras. Menurutnya, pemerintah desa telah menerima aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas kedua tempat usaha tersebut.
"Kita mengacu pada aduan warga masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya kegiatan tersebut. Mau tidak mau, kita yang punya wilayah harus berkoordinasi dengan yang punya tanah tersebut," ungkapnya.
Namun, ketika ditanya mengenai alasan kafe kedua belum ditertibkan, Zainu mengaku pihak pemerintah desa telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak dan organisasi perangkat daerah (OPD) Masih menunggu Jadwal dari Satpol-PP Kabupaten.
"Semua aduan masyarakat kita terima dan semua kita tindak lanjuti, Pak. Tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut," katanya. Jawaban tersebut justru menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana keseriusan penanganan terhadap tempat usaha kedua yang juga dikeluhkan masyarakat.
Persoalan semakin mengundang perhatian setelah beredar informasi bahwa lahan yang digunakan kafe kedua diduga merupakan Tanah Kas Desa (TKD). Jika informasi tersebut benar, pemerintah desa perlu menjelaskan dasar hukum pemanfaatan aset desa tersebut, termasuk mekanisme perizinan dan pengelolaannya. Namun, hingga kini status kepemilikan lahan tersebut belum dapat dipastikan. Publik juga belum memperoleh penjelasan resmi mengenai apakah penggunaan lahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset desa.
Kondisi ini menuntut transparansi Pemerintah Desa Tanjungharjo dan instansi terkait. Jika dua tempat usaha sama-sama dikeluhkan warga, masyarakat berhak mengetahui alasan mengapa penertiban baru dilakukan terhadap satu bangunan.
Jangan sampai muncul kesan penegakan aturan tebang pilih. Pemerintah desa perlu membuka fakta mengenai status lahan, perizinan, serta kepastian tindak lanjut terhadap kafe kedua. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi yang memastikan status lahan maupun alasan belum dilakukannya penertiban terhadap bangunan tersebut.( Red )
Editorial : Redaksi
