Home Daerah

Dugaan Bantuan Anak Yatim Piatu Gagal Cair dan BPNT Sumiati Disorot, Kadinsos Bojonegoro Luluk Afifah Janji Tindak Lanjut

by Pena Realita - 15 November 2026, 14:18 WIB

Gambar Ilustrasi Dok: ( Istimewa)

BOJONEGORO || Penarealita.com – Dugaan persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat prasejahtera di Kabupaten Bojonegoro semakin menjadi perhatian. Kali ini, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Luluk Afifah, angkat bicara setelah dikonfirmasi wartawan terkait dugaan pembatalan pencairan bantuan anak yatim piatu di Dukuh Karang serta kasus BPNT Sumiati, warga RT 08 Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, yang mengaku tidak pernah menerima bantuan meskipun diduga tercatat cair sejak 2018 hingga 2026.

Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp, Minggu (15/11/2026), Luluk Afifah menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap informasi yang disampaikan wartawan.

"Terima kasih infonya... akan kami cek nggih," jawab Luluk. Ia kemudian menegaskan bahwa persoalan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai data laporan yang dimaksud. "Nggih, akan kami tindaklanjuti sesuai data laporan dimaksud," tegasnya.

Tak hanya itu, saat kembali dikonfirmasi mengenai langkah penanganan, Luluk menyampaikan bahwa tindak lanjut akan dilakukan oleh bidang yang membidangi persoalan tersebut.

"Akan ditindaklanjuti bidang yang menangani," tulisnya. 

Pernyataan Kepala Dinsos tersebut menjadi respons awal atas dugaan persoalan bantuan sosial yang kini mulai mendapat perhatian pemerintah daerah.

Persoalan pertama menyangkut seorang anak yatim piatu di Dukuh Karang yang berdasarkan informasi sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sebesar Rp1.500.000 pada tahun 2026.

Namun, bantuan tersebut diduga gagal dicairkan meskipun penerima telah mengantongi undangan resmi pencairan. Keluarga penerima menyebut penolakan diduga berkaitan dengan batas usia 15 tahun 6 bulan.

Sementara itu, muncul informasi adanya penerima lain berusia 15 tahun 3 bulan yang masih diperbolehkan mencairkan bantuan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai ketentuan batas usia, mekanisme verifikasi, serta dasar administrasi pembatalan pencairan.

Selain bantuan anak yatim piatu, Dinsos juga diminta menelusuri pengakuan Sumiati, warga RT 08 Desa Tanjungharjo, yang menyatakan tidak pernah menerima BPNT sejak 2018 hingga 2026. Padahal, berdasarkan informasi yang menjadi bahan pemberitaan, bantuan tersebut diduga tercatat telah dicairkan. 

Jika benar terdapat ketidaksesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi penerima manfaat, Dinsos perlu memeriksa riwayat penyaluran, data transaksi, serta pihak yang bertanggung jawab dalam proses distribusi bantuan. Jangan sampai bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera justru tidak sampai kepada orang yang berhak menerimanya.

Janji tindak lanjut dari Kepala Dinsos Bojonegoro diharapkan tidak berhenti sebatas pengecekan administrasi. Pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan bidang terkait, pemerintah desa, TKSK, serta pihak penyalur bantuan. Apabila ditemukan kesalahan pendataan atau prosedur, harus ada perbaikan dan penjelasan kepada masyarakat. Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pihak yang berwenang harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Luluk Afifah belum memberikan penjelasan terperinci mengenai ketentuan batas usia penerima bantuan anak yatim piatu, alasan dugaan pembatalan pencairan, maupun hasil pemeriksaan kasus BPNT Sumiati.

Publik kini menunggu realisasi tindak lanjut Dinsos Bojonegoro. Sebab, persoalan bantuan sosial bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut hak masyarakat yang membutuhkan perlindungan negara. Dinsos diharapkan membuka hasil pemeriksaan secara transparan agar tidak muncul dugaan pembiaran maupun ketidakjelasan pertanggungjawaban dalam penyaluran bantuan sosial.( Muri )




Editorial : Redaksi 

Share :

Populer Minggu Ini