Home Daerah

Dugaan Persoalan Bansos di Kecamatan Kapas Disorot, Camat Zaeny Bakhtiar Janji Turun Lapangan: Dua Kasus Jadi Perhatian

by Pena Realita - 15 November 2026, 14:04 WIB

Gambar Ilustrasi Dok:( Istimewa )

BOJONEGORO || Penarealita.com – Dugaan persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kian menjadi sorotan. Dua persoalan mencuat, yakni dugaan pembatalan pencairan bantuan anak yatim piatu di Dukuh Karang serta pengakuan Sumiati, warga RT 08 Desa Tanjungharjo, yang mengaku tidak pernah menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sejak 2018 hingga 2026, meskipun berdasarkan informasi yang diberitakan bantuan tersebut tercatat cair.

Menanggapi konfirmasi wartawan Penarealita.com terkait dua persoalan tersebut, Camat Kapas, Zaeny Bakhtiar, menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. 

"Besok pagi akan kami lakukan cross cek di lapangan," jawab Zaeny melalui pesan WhatsApp, Minggu (15/11/2026). 

Pernyataan tersebut menjadi respons awal pihak kecamatan setelah menerima sejumlah pertanyaan terkait dugaan persoalan penyaluran bansos di wilayah kerjanya.

Persoalan pertama menyangkut seorang anak yatim piatu di Dukuh Karang yang berdasarkan informasi sebelumnya rutin menerima bantuan sebesar Rp1.500.000 pada 2026, tetapi diduga gagal mencairkan bantuan meskipun telah mengantongi undangan resmi. Keluarga penerima menyebut penolakan tersebut diduga karena usia anak telah mencapai 15 tahun 6 bulan. 

Namun, muncul informasi penerima lain berusia 15 tahun 3 bulan masih diperbolehkan mencairkan bantuan. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar aturan batas usia dan pihak yang mengambil keputusan pembatalan pencairan.

Sementara itu, kasus Sumiati, warga RT 08 Desa Tanjungharjo, juga membutuhkan penelusuran serius. Sumiati mengaku tidak pernah menerima BPNT sejak 2018 hingga 2026, sedangkan berdasarkan informasi yang menjadi bahan pemberitaan, bantuan tersebut diduga tercatat telah dicairkan. 

Apabila benar terdapat ketidaksesuaian antara catatan pencairan dengan kondisi penerima manfaat, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap riwayat penyaluran, data transaksi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai hak masyarakat yang membutuhkan justru tidak diterima tanpa penjelasan yang jelas.

Rencana pengecekan lapangan oleh Camat Kapas diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas. Pemerintah kecamatan perlu berkoordinasi dengan pemerintah desa, TKSK, Dinas Sosial, dan pihak terkait untuk memastikan duduk perkara kedua kasus tersebut. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penyaluran, perubahan status penerima, maupun alasan pembatalan bantuan. Jika ditemukan kesalahan administrasi, harus ada perbaikan. Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Camat Kapas baru menyampaikan rencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan belum memberikan penjelasan terperinci mengenai kedua persoalan tersebut. 

Wartawan Penarealita.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Camat Kapas, pemerintah desa, TKSK, Dinas Sosial, maupun pihak terkait lainnya. Publik kini menunggu hasil pemeriksaan tersebut agar dugaan persoalan bansos tidak berhenti pada janji pengecekan, melainkan menghasilkan kejelasan, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.( Muri )




Editorial : Redaksi

Share :

Populer Minggu Ini