BOJONEGORO | Penarealita.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2026 dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan industri bioenergi serta penanganan dampak lingkungan akibat abrasi Sungai Bengawan Solo,(06/02/2026).
Kegiatan reses yang digelar pada awal Februari tersebut diikuti anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Dander, Bojonegoro Kota, dan Trucuk. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto, SE, MM, memaparkan sejumlah agenda strategis pembangunan daerah kepada masyarakat.
Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah rencana pembangunan pabrik bioetanol dan metanol berskala besar di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Sigit, saat ini Fraksi Golkar tengah melakukan koordinasi intensif dengan investor, dengan target operasional industri tersebut pada tahun 2027.
“Kami sedang mengkoordinasikan rencana investasi pembangunan pabrik bioetanol dan metanol dengan nilai investasi yang cukup besar. Industri bioenergi ini bukan hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” ujar Sigit Kushariyanto.
Ia menambahkan, keberadaan industri bioenergi diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi industri.
Selain isu investasi, Fraksi Golkar juga menyoroti masalah abrasi di bantaran Sungai Bengawan Solo yang mengancam permukiman warga, khususnya di Kelurahan Jetak, Ledok Kulon, Ledok Wetan, serta Desa Kauman.
Sigit mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna menyusun langkah penanganan darurat, mulai dari pemasangan pelindung tebing sungai hingga pengendalian aliran air.
“Abrasi Bengawan Solo ini tidak bisa ditunda penanganannya karena menyangkut keselamatan warga. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk menyiapkan langkah teknis penanggulangan secara bertahap,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar juga menegaskan komitmennya untuk mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, transparan, dan merata.
“Kami akan memastikan program MBG berjalan sesuai aturan, baik dari sisi distribusi maupun kualitas makanan yang diterima masyarakat,” kata Sigit.
Kegiatan reses ini sekaligus menjadi forum evaluasi pembangunan daerah tahun sebelumnya serta sarana penjaringan aspirasi masyarakat untuk penyusunan prioritas kerja daerah yang akan dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro mendatang,( Eny ).
