BOJONEGORO || Penarealita.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Hal tersebut dibuktikan melalui pembagian 1.219 sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga, yang dilaksanakan di Pendopo Balai Desa Talok, Rabu (11/11/2026), mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Desa Talok, H. Samudi, melalui Panitia PTSL Ali Mustofa tersebut berlangsung tertib, aman, dan lancar. Pelaksanaan pembagian sertifikat turut dikawal aparatur desa serta dihadiri pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat Kalitidu, BPD, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, Linmas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dari total 1.244 pengajuan sertifikat tanah warga, sebanyak 1.219 sertifikat telah selesai dan dibagikan, sementara sisanya akan ditindaklanjuti pada gelombang berikutnya.
Dalam keterangannya, Kades Talok H. Samudi menjelaskan bahwa seluruh pengajuan awal PTSL sebanyak 1.244 bidang tanah masyarakat ditambah 63 bidang Tanah Kas Desa (TKD) telah diajukan kepada BPN dan mendapatkan persetujuan. Namun, hingga pelaksanaan pembagian hari ini, sertifikat yang telah selesai diverifikasi dan diterbitkan baru sebanyak 1.219 sertifikat.
“Jadi, dulu secara administrasi atas pengajuan warga, pihak Pemdes kemudian langsung mengajukan berkas PTSL warga termasuk 63 TKD ke BPN sejumlah 1.244 ditambah 63 TKD dan alhamdulillah di-ACC semua. Namun demikian, yang sudah jadi atau terverifikasi oleh BPN baru 1.219 dan hari ini langsung kami bagikan,” kata Samudi.
Ia menegaskan, masyarakat yang sertifikatnya belum dibagikan diminta bersabar menunggu proses penyelesaian dan jadwal pembagian tahap berikutnya. Menurutnya, Pemdes Talok akan terus mengawal proses administrasi hingga seluruh pengajuan warga dapat terealisasi. Samudi juga menyinggung pembiayaan PTSL yang dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, dengan biaya untuk menunjang persiapan penyelenggaraan program, meliputi penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas desa.
Selain sertifikat tanah masyarakat, Pemdes Talok juga berhasil menuntaskan penerbitan 63 sertifikat Tanah Kas Desa (TKD) melalui program PTSL tahun 2026. Samudi menyebut langkah tersebut sebagai upaya memperkuat legalitas aset desa sekaligus meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan TKD agar sesuai dengan peruntukannya. “Pihak Pemdes juga telah mengajukan sertifikat untuk Tanah Kas Desa (TKD) sejumlah 63 sertifikat dan saat ini sudah jadi,” terang Samudi. Ia berharap legalitas tersebut menjadi landasan pengelolaan aset desa yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Di akhir keterangannya, Samudi mengajak seluruh masyarakat menjaga kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu keharmonisan dan kemajuan Desa Talok. Ia menegaskan bahwa pembagian sertifikat PTSL merupakan wujud nyata kebersamaan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa yang lebih maju. “Semoga warga yang belum terakomodir terkait Program PTSL bisa cepat mengajukan dan terealisasi pengajuannya. Kami pihak Pemdes Talok akan mengawal terus guna lebih cepat proses program PTSL berikutnya,” pungkasnya.
Editorial : Redaksi