Bojonegoro || Penarealita.com - Jika Komisi D DPRD Bojonegoro adalah jurnalis, mereka pantas dijuluki “wartawan bodrex” — cepat muncul saat isu panas, berkoar lantang seolah paling peduli, tapi hasil akhirnya nihil. Sindiran keras ini mencuat setelah sidak proyek drainase bernilai puluhan miliar rupiah yang seharusnya menjadi momentum penting pengawasan publik, justru berubah menjadi tontonan memalukan: penuh drama, minim substansi.
Ketika para anggota dewan turun ke lapangan, publik berharap ada langkah tegas dan solusi nyata. Namun yang terjadi justru ironi. Sejumlah anggota Komisi D tampak berjalan di area proyek tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD), di tengah situasi kerja yang mereka sendiri kritik karena melanggar standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Tindakan itu, menurut pengamat, bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi mencerminkan kemunafikan dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif.
Alih-alih menghadirkan perbaikan, kunjungan lapangan itu justru menjadi panggung pencitraan. Wajah-wajah anggota dewan terpampang di berbagai media, menuding mutu proyek yang buruk, menyoal rabat dasar yang tak ada, hingga mempertanyakan kualitas material. Mereka berbicara lantang soal ancaman sanksi, audit, dan tindakan tegas. Namun, setelah sorotan kamera padam, semuanya seolah lenyap tanpa jejak.
Hasil nyata? Nol besar.
Tak ada audit independen, tak ada sanksi, dan tak ada tindak lanjut konkret dari pihak eksekutif. Proyek yang disebut bermasalah itu tetap berjalan tanpa koreksi berarti.
“Komisi D ini cuma jago bicara di depan wartawan, tapi nyalinya ciut ketika harus menekan eksekutif. Mereka tak lebih dari macan ompong yang hanya bisa mengaum tanpa menggigit kontraktor nakal,” kritik Manan, pengamat kebijakan publik sekaligus mantan Ketua LSM PIPRB, Sabtu (8/11/2025).
Menanggapi hal itu, Manan menilai, hingga kini tak satu pun pengumuman resmi keluar dari Pemkab Bojonegoro. Tidak ada laporan audit terbuka, tidak ada perintah pengerjaan ulang, bahkan tidak ada evaluasi publik atas dugaan pelanggaran kontraktual.
“Ini bukti lemahnya tekanan politik dari Komisi D yang tak bergigi, tak berwibawa, dan mudah diabaikan oleh eksekutif maupun rekanan proyek,” lanjutnya.
Selain itu, Ia juga memperingatkan potensi ancaman bencana akibat buruknya kualitas proyek. Musim hujan yang sudah di ambang pintu bisa memperparah kondisi drainase yang dikerjakan asal-asalan.
“Jika itu terjadi, rakyatlah yang kembali menjadi korban. Uang pajak mereka terbuang untuk proyek gagal yang berumur pendek,” ujar Manan.
Meningkatnya kekecewaan publik terhadap para “politikus bodrex” — istilah untuk wakil rakyat yang hanya muncul saat ada drama tapi bungkam ketika dibutuhkan — kini menjadi sinyal bahaya bagi DPRD Bojonegoro. Banyak warga menilai, suara rakyat tak lagi berarti di hadapan para elite yang sibuk bersandiwara politik.
“Kegagalan Komisi D dalam mengawal proyek ini bukan sekadar soal lemahnya pengawasan. Ini adalah cermin rusaknya kultur politik lokal, di mana jabatan diperlakukan seperti panggung teater, bukan amanah rakyat. Mereka seolah penonton bayaran dalam sandiwara birokrasi,” tegas Manan.
Kini publik mulai bertanya: apakah para wakil rakyat di Komisi D benar-benar kompeten dan berpihak pada rakyat, atau sekadar pelawak politik yang mencari panggung di setiap kegagalan proyek?
“Jika DPRD Bojonegoro tak segera berbenah, kepercayaan rakyat akan runtuh sepenuhnya. Ketika kepercayaan itu hilang, tidak ada lagi yang tersisa selain reputasi rusak dan catatan sejarah tentang pengawasan yang gagal total,” pungkasnya.( Mr )
