TUBAN || Penarealita.com – Polemik proyek penguatan tebing (batu bronjong) di Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, kian memanas. Setelah DPUPRPRKP Kabupaten Tuban secara resmi menyatakan proyek tersebut masuk dalam Daftar Inventarisasi Permasalahan Lapangan (DIPL), sorotan publik kini mengarah tajam pada pihak pelaksana proyek.
Selanjutnya Pewarta Penarealita.com telah mengirimkan permintaan koordinasi dan konfirmasi resmi kepada Jatmiko, selaku perwakilan CV Berkah Sentra Mahkota, beralamat dusun Bogor RT 001 RW 014 Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur melalui pesan id WhatsApp ia Bungkam, Sabtu 27 Desember 2025.
Dalam pesan tersebut, pewarta menyampaikan sejumlah pertanyaan penting terkait progres pekerjaan, kualitas susunan batu bronjong, serta langkah perbaikan pasca masuknya proyek ke dalam DIPL.
Konfirmasi tersebut diajukan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan dan hak jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Jatmiko memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apa pun.
Diketahui, proyek penguatan tebing Selogabus dibiayai dari P APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp1,842 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mitigasi erosi dan perlindungan lingkungan kawasan rawan bencana.
Akan tetapi, realisasi di lapangan justru menuai kritik. Progres pekerjaan dinilai tertinggal dari jadwal, sementara kualitas susunan batu bronjong dipersoalkan karena terlihat berongga, tidak rapat, dan dinilai berpotensi melemahkan fungsi penguatan tebing.
Masuknya proyek ke dalam DIPL oleh DPUPRPRKP menjadi pengakuan administratif bahwa terdapat permasalahan serius dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sikap bungkam kontraktor justru memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik menilai, diam di tengah sorotan bukanlah sikap profesional, terlebih proyek tersebut menggunakan uang rakyat bernilai miliaran rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Aktivis dan penggiat informasi publik menilai, ketertutupan kontraktor hanya akan memperkuat kecurigaan publik terhadap mutu pekerjaan dan tanggung jawab pelaksana.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, seharusnya kontraktor berani bicara. Diam justru menambah spekulasi dan merusak kepercayaan masyarakat,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Tuban.
Kasus proyek Selogabus kini menjadi ujian serius transparansi, integritas kontraktor, dan ketegasan pengawasan DPUPRPRKP Tuban.
Publik menunggu langkah konkret: apakah akan ada perbaikan teknis, penegakan sanksi, atau bahkan evaluasi kontrak terhadap pelaksana yang dinilai lalai.
Jika tidak ada tindakan nyata, proyek bronjong Selogabus dikhawatirkan hanya akan menambah daftar pembangunan mahal yang bermasalah dan gagal menjawab kepentingan masyarakat.
Editorial : Redaksi
