BOJONEGORO || Penarealita.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menegaskan komitmen dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Hal tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TPID bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Ruang Setyowati lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (17/11/2025).
Staf Ahli Bupati Bojonegoro, Sukaemi, menyampaikan bahwa kegiatan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) perlu dilakukan lebih rutin, terjadwal, dan merata di tiap wilayah kecamatan. Menurutnya, konsistensi program intervensi pasar menjadi kunci dalam menekan potensi kenaikan harga, terutama komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, dan bawang yang saat ini menunjukkan tren fluktuatif.
Selain itu, Pemkab meminta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bersama Bulog memperketat pengawasan distribusi pasokan bahan pangan, khususnya beras SPHP. Hal ini menindaklanjuti temuan indikasi penyaluran yang dianggap belum sepenuhnya sampai ke masyarakat.
“Pengawasan perlu diperketat agar tidak terjadi penimbunan. Jika ada kendala di lapangan, segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti,” tegas Sukaemi.
Pada rakor tersebut, turut dibahas penyebab lonjakan harga cabai rawit merah dan bawang merah yang dipicu faktor cuaca, menurunnya hasil panen, serta tingginya permintaan dari luar daerah. Pemerintah juga membuka opsi pemanfaatan cabai kering sebagai alternatif solusi saat pasokan cabai segar terganggu.
Di sisi penguatan data, Pemkab meminta perbaikan dan pemutakhiran data pedagang pada sistem SP2KP. Hal itu menyusul adanya temuan pedagang yang tidak lagi aktif namun masih tercatat sebagai sampel survei. Validasi data dinilai sangat penting agar kebijakan serta tindakan pengendalian inflasi lebih tepat sasaran.
Rakor juga menyinggung percepatan penyusunan laporan capaian kinerja TPID tahun 2025 yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. TPID menekankan perlunya sinergi lintas OPD serta langkah teknis yang cepat, terukur, dan terintegrasi.
Dengan peningkatan koordinasi serta pengawasan distribusi pangan yang lebih komprehensif, Pemkab Bojonegoro berharap stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau.(Mur)
