BOJONEGORO || Penarealita.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memastikan pembangunan daerah tetap berjalan stabil meskipun adanya penurunan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat. Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, Pemkab Bojonegoro mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 3 triliun yang akan menjadi strategi utama dalam menopang kebutuhan anggaran 2026.
Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipatif Pemkab Bojonegoro menyusul turunnya DBH Migas sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau setara Rp 1,2 triliun. Penurunan tersebut menjadi perhatian serius dalam evaluasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang meminta agar Bojonegoro mengelola SiLPA 2025 secara bijak dan produktif.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan secara rinci komposisi pendapatan daerah tahun 2025–2026. Ia menyebut, DBH Migas yang semula mencapai Rp 4,5 triliun turun menjadi Rp 3,3 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1,68 triliun, termasuk kontribusi empat RSUD swadana senilai sekitar Rp 563 miliar.
“Perkiraan pendapatan 2026 nanti sebesar Rp 3,7 triliun, terdiri dari DBH Migas Rp 3,3 triliun dan PAD murni sekitar Rp 400 miliar. Karena terjadi defisit, maka SiLPA 2025 akan menjadi penopang penting untuk menutup kekurangan tersebut,” jelas Wabup dalam kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) Pengadaan Mobil Siaga Tahun Anggaran 2025, di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025).
Lebih lanjut, Nurul Azizah menegaskan bahwa SiLPA 2025 akan dimanfaatkan untuk memperkuat program pemerataan pembangunan desa. Program tersebut meliputi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pengadaan mobil siaga, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa pendidikan bagi pelajar Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami menyiapkan semuanya secara matang demi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan dan kebermanfaatan masyarakat,” tegasnya.
Adapun komposisi belanja dalam APBD 2026 meliputi:
- Belanja pegawai sekitar Rp 2,7 triliun
- Dana abadi migas (cadangan) sekitar Rp 500 miliar
- Premi UHC (BPJS Kesehatan) untuk pekerja rentan sekitar Rp 37 miliar
- Beasiswa pendidikan masyarakat Rp 39 miliar
- Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan desa
Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkab Bojonegoro juga menerapkan strategi efisiensi, terutama pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta proyek yang belum dapat dijalankan karena kendala perizinan — seperti pembangunan tebing sungai dari BBWS Bengawan Solo.
“Tujuannya agar serapan anggaran tetap terkendali dan SiLPA yang terbentuk bersifat produktif untuk mendukung APBD 2026,” tandas Nurul Azizah.
Ia menekankan, kebijakan pengelolaan keuangan ini merupakan bentuk kehati-hatian Pemkab Bojonegoro dalam menghadapi dinamika fiskal nasional. “Fokus utama kami tetap pada pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,”Pungkasnya(Mur )
