BOJONEGORO || Penarealita.com – Program penyaluran 1.660 bibit alpukat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 yang semula diklaim berhasil dan menjanjikan, kini justru menuai polemik tajam setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian data distribusi di lapangan.
Dengan anggaran sebesar Rp148.150.000, program ini awalnya digadang-gadang mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendukung konservasi lingkungan. Bibit alpukat varietas miki dan siger (ratu puan) disebut telah disalurkan ke sejumlah kecamatan, seperti Dander, Temayang, Sekar, Margomulyo, Bubulan, hingga Gondang.
Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani, sebelumnya menyampaikan optimisme terhadap program tersebut.
“Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendukung konservasi lahan dan air,” ujarnya.
Ia juga menyebut tanaman alpukat berpotensi menghasilkan nilai ekonomi tinggi.
“Tanaman alpukat ini diperkirakan mulai berbuah pada usia tiga tahun dengan produksi sekitar 100 kilogram per pohon per tahun. Dengan harga sekitar Rp20 ribu per kilogram, satu pohon berpotensi menghasilkan Rp2 juta per tahun,” jelasnya.
Namun, klaim keberhasilan itu mulai dipertanyakan setelah muncul temuan di Desa Dander, Kecamatan Dander. Dari data resmi yang menyebut penyaluran mencapai 800 batang bibit, hasil penelusuran di lapangan hanya menemukan sekitar 164 pohon yang dapat diidentifikasi.
Ketua Gapoktan Sumber Makmur, M. Hari Mulyadi, mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara pengajuan dan realisasi bantuan.
“Yang mengajukan 800 bibit ya dari kami, Gapoktan Sumber Makmur, tapi yang dapat banyak Perhutani sama Kokobo,” ujarnya.
Ia bahkan mengaku hanya menerima kurang dari 100 batang bibit.
“Setelah acara simbolis penyerahan oleh Bupati dan Wakil Bupati di Wisata Dander pada Mei 2025, saya baru menerima bibit. Tapi jumlahnya tidak sampai 100,” ungkapnya.
Selain itu, Hari juga menyebut sebagian bibit justru harus dibeli secara mandiri.
“Sebagian kami beli sendiri sekitar Rp30 ribu per pohon,” tambahnya.
Menurutnya, sebagian besar bibit diduga dikelola pihak lain, sementara keberadaan sisanya tidak jelas.
“Saya tidak tahu ditanam ke mana yang lain,” tegasnya.
Di sisi lain, pihak Perhutani Bojonegoro melalui Administratur Juwanto membantah terlibat dalam penerimaan bantuan tersebut.
“Perhutani sebatas pendampingan saja, termasuk merekomendasikan lokasi dan pengawasan keamanan,” jelasnya.
Kondisi ini memunculkan desakan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera memberikan penjelasan terbuka dan rinci. Jika terbukti terjadi ketidaksesuaian, maka persoalan ini berpotensi tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga mengarah pada dugaan penyimpangan program yang merugikan petani.
( Dikutip dari beberapa portal media)
Editorial: Redaksi
