BOJONEGORO|| Penarealita.com – Polemik rekrutmen pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terus memanas dan menjadi sorotan publik.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Sejumlah kepala desa mengaku kecewa setelah nama calon pegawai hasil penjaringan desa diduga mendadak diganti tanpa penjelasan yang transparan.
Kekecewaan itu mencuat lantaran proses seleksi sebelumnya diklaim dilakukan secara terbuka bersama unsur Babinsa di masing-masing desa. Namun saat tahapan pemanggilan lanjutan berlangsung, nama-nama yang telah diusulkan desa disebut hilang dan digantikan pihak lain.
Sorotan terhadap dugaan ketidaktransparanan tersebut, akhirnya mendorong Salah satu wartawan mewakili beberapa media online melakukan konfirmasi langsung kepada Dandim 0813 Bojonegoro,Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, pada Rabu (14/5/2026).
Dalam konfirmasi tersebut, pewarta mempertanyakan sejumlah hal penting terkait dugaan keterlibatan Babinsa dan pihak Kodim dalam proses penjaringan hingga munculnya pergantian nama calon pegawai KDKMP.
Selain itu, Pewarta juga meminta penjelasan siapa pihak yang memiliki kewenangan menentukan nama akhir pegawai serta alasan nama hasil seleksi desa disebut tidak muncul saat proses pemanggilan berikutnya.
Namun hingga berita ini ditulis, pihak Kodim belum memberikan penjelasan substansi terkait polemik tersebut. Dandim 0813 Bojonegoro hanya memberikan jawaban singkat karena mengaku masih memiliki agenda kegiatan.
“Sebentar ya pak, saya masih ada kegiatan. Nanti saya kabari,” tulis Dandim melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
Jawaban tersebut dinilai belum menjawab keresahan masyarakat maupun pemerintah desa terkait dugaan adanya perubahan nama peserta hasil seleksi.
Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kecamatan Kalitidu yang juga Kepala Desa Pungpungan, Slamet Hari Hadi, secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya terhadap proses rekrutmen tersebut.
Menurutnya, pemerintah desa sebelumnya diminta melakukan penjaringan terbuka dan mengusulkan enam nama calon pegawai terbaik hasil seleksi bersama Babinsa. Namun hasil akhir yang muncul justru berbeda dari usulan desa.
“Kami merasa desa hanya dijadikan formalitas. Warga sudah berharap karena proses seleksi dilakukan terbuka dan serius, tetapi hasil akhirnya justru berubah,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mencederai semangat transparansi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen KDKMP.
Polemik ini kini berkembang menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Kecamatan Kalitidu. Sejumlah warga mempertanyakan kredibilitas proses seleksi yang sebelumnya diklaim terbuka namun hasil akhirnya diduga berubah tanpa penjelasan resmi.
Masyarakat pun mendesak agar seluruh proses rekrutmen KDKMP dibuka secara terang-benderang, profesional, dan bebas dari kepentingan tertentu agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tengah publik.( Muriyanto)
Editorial: Redaksi
