BOJONEGORO || Penarealita.com – Rencana penyelenggaraan Sekolah Anggaran Vol. 1 oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro pada 7 November 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan literasi anggaran publik. Mengusung tema “Belajar Bersama Membaca Anggaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027”, kegiatan ini membuka ruang bagi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk memahami pengelolaan keuangan daerah. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kegiatan tersebut benar-benar mendorong masyarakat berani menguji kebijakan anggaran, atau hanya sebatas forum edukasi tanpa tindak lanjut nyata.
Berdasarkan poster kegiatan, acara dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Aula DPD Partai Golkar Bojonegoro, dengan kuota 50 peserta secara gratis. Dua narasumber yang tercantum adalah Mokhamad Farid Fauzi, S.E., M.D.M., dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, serta Helmi Elisabeth, S.P., M.M., Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, A. Imam Fathoni tercantum sebagai moderator. Peserta diwajibkan membawa laptop atau gawai yang mendukung pengoperasian Microsoft Excel dan akan memperoleh sertifikat.
Menanggapi hal tersebut, A. Ghuzali, warga Bojonegoro sekaligus mahasiswa Universitas Bojonegoro (Unigoro), menilai pendidikan anggaran merupakan langkah positif apabila dilaksanakan secara terbuka, kritis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kebijakan yang menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan uang rakyat.
“Kalau hanya diajari membaca angka, itu belum cukup. Peserta harus mampu menguji apakah anggaran benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, apakah programnya tepat sasaran, dan apakah manfaatnya sebanding dengan uang yang dibelanjakan,” tegas Ghuzali.
Selain itu, Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan publik oleh partai politik perlu disertai keterbukaan materi dan independensi diskusi. Hal tersebut bukan berarti menuduh penyelenggara memiliki kepentingan tertentu, melainkan memastikan forum benar-benar memberikan ruang bagi peserta untuk berpikir mandiri.
“Persoalannya bukan semata-mata siapa yang menyelenggarakan, tetapi bagaimana materi disampaikan dan apakah peserta bebas menyampaikan kritik. Jangan sampai literasi anggaran hanya menjadi slogan tanpa keberanian menguji kebijakan berdasarkan data,” ujarnya.
Ghuzali mendorong mahasiswa dan generasi muda agar tidak menjadikan sertifikat sebagai tujuan utama mengikuti kegiatan tersebut. Peserta perlu aktif mempertanyakan prioritas belanja, indikator kinerja, sasaran penerima manfaat, serta efektivitas program pembangunan.
“Mahasiswa jangan hanya datang, mendengarkan, mendapatkan sertifikat, lalu pulang. Kalau ada angka yang tidak jelas, tanyakan. Kalau ada program yang perlu dijelaskan urgensinya, mintalah penjelasan berdasarkan data. Kritik berbasis fakta merupakan bagian dari tanggung jawab akademik,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap Sekolah Anggaran Vol. 1 menyediakan materi yang dapat diuji, simulasi analisis APBD, serta sesi tanya jawab yang memadai. Menurutnya, keberhasilan pendidikan anggaran tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau narasumber yang hadir, tetapi dari kemampuan peserta memahami dokumen anggaran dan menilai relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.
“Besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan besarnya manfaat. Publik berhak mengetahui mengapa suatu program diprioritaskan, bagaimana targetnya ditetapkan, dan bagaimana hasilnya diukur,” imbuhnya.
Pada akhirnya, Sekolah Anggaran Vol. 1 memiliki peluang meningkatkan pemahaman masyarakat Bojonegoro terhadap APBD 2027. Namun, kualitas dan manfaatnya perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan, substansi materi, keterbukaan data, serta ruang kritik yang diberikan kepada peserta.
“APBD adalah uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Ukuran keberhasilan sekolah anggaran bukan seberapa meriah acaranya atau berapa sertifikat yang dibagikan, melainkan seberapa kuat peserta mampu membaca data, menguji kebijakan, dan mengawal pembangunan secara objektif,” pungkas Ghuzali.
Editorial : Redaksi
